Ketika Hukuman Mati Terhadap Pengedar Narkoba Menjadi Polemik Bangsa

Category: Uncategorised Published: Tuesday, 27 December 2016 Written by Super User

Angka penyalahgunaan Narkoba di Indonesia yang mencapai kurang lebih 5 juta jiwa menjadi fenomena gunung es ditambah kondisi geografis Indonesia yang terbuka dan jumlah penduduk yang besar menjadikan negara ini salah satu pasar Narkoba terbesar di kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu dalam rapat terbatas yang dilaksanakan di Kantor Presiden, Jakarta, Presiden menginstruksikan 6 (enam) langkah yang harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu dalam upaya mengatasi permasalahan Narkoba di Indonesia sebagai berikut :

1.    1. Sektor, seperti BNN, Polri, TNI, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kominfo, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, harus bergerak bersama, bersinergi, dengan menghilangkan ego sektoral.

2.      2. Nyatakan perang terhadap bandar dan jaringan Narkoba dengan memberikan hukuman yang tegas dan keras pada sindikat Narkoba.

3.      3. Tutup semua celah jalur penyelundupan Narkoba, baik dipelabuhan maupun di bandara.

4.     4.  Gencarkan kampanye kreatif tentang bahaya Narkoba dengan sasaran utama generasi muda.

5.      5. Tingkatkan pengawasan yang ketat pada Lapas sehingga tidak dijadikan pusat penyebaran dan peredaran Narkoba.

6.     6. Program rehabilitasi penyalahguna dan pecandu Narkoba harus berjalan efektif sehingga rantai penyalahgunaan Narkoba bisa terputus.

Indonesia adalah salah satu dari beberapa  negara yang hukum positifnya masih menerapkan hukuman mati terhadap pelaku kejahatan luar biasa. Salah satunya adalah kejahatan narkotika. Kejahatan narkotika berdampak besar pada kerugian sosial, ekonomi dan kesehatan. Bahkan dalam jangka waktu panjang permasalahan narkoba dapat menghilangkan satu generasi bangsa.Fatalnya, Narkoba merenggut jutaan nyawa generasi muda yang disiapkan untuk meneruskan perjuangan bangsa. Jika pemerintah tak segera ambil sikap, maka kerusakan moral dan kematian generasi penerus bangsa tak dapat dielakkan lagi.

Menyikapi hal ini, Presiden Joko Widodo dengan tegas menyatakan PERANG TERHADAP NARKOBA. Dalam Rapat Terbatas tentang Penanggulangan Permasalahan Narkotika, pada 24 Februari 2016, salah satu dari enam instruksi Presiden kepada jajaran terkait khususnya aparat penegak hukum agar memberikan hukuman yang lebih keras dan tegas lagi kepada pelaku kejahatan Narkoba. Instruksi ini diberikan presiden karena melihat perhari ada antara 30 sampai 40 orang meninggal karena penyalahgunaan narkoba.

Kebijakan Presiden ini disikapi dengan berbagai pandangan pro dan kontra. Ada yang menyikapi bahwa hukuman mati itu dibolehkan untuk kasus tertentu seperti narkoba dengan harapan dapat memberikan kepastian hukum, memberi efek jera bagi pengedar narkoba dan ada yang kontra dengan alasan kemanusiaan bahwa seorang pengedar bisa saja bertobat.  Menurut Djoko Prakoso (1987: 25-28) hukuman mati merupakan suatu alat represi yang kuat bagi pemerintah dalam menjamin ketentraman dan ketertiban hukum dapat dilindungi dan menurut Mahkamah Konstitusi hukuman mati sebagai lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman dalam penyelenggaraan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan, dalam putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007, tanggal 30 Oktober 2007, memutuskan hukuman mati sebagai bentuk pembatasan Hak Azasi Manusia telah dibenarkan secara konstitusional. Meski ditentang beberapa pemimpin dunia, Presiden Joko Widodo tak gentar memerintahkan aparat penegak hukum untuk komitmen dalam memberantas Narkoba hingga ke akar-akarnya.

 

Hukum sebagai alat perubahan  sosial sangat dituntut untuk mampu memberikan peran dalam menciptakan efek jera. Melihat dampak buruk kejahatan Narkoba bagi generasi muda dan bangsa ini, maka hukuman tegas, keras, dan tidak pandang bulu, seperti hukuman mati, layak dijatuhkan kepada terpidana Narkoba, terutama produsen, bandar, dan pengedar Narkoba. Oleh karena itu, Kepala BNN, Komjen Pol Budi Waseso menyampaikan, setelah melalui proses yang panjang dalam penegakan hukum di Indonesia maka eksekusi Hukuman mati perlu dihormati oleh semua pihak.

Hits: 985