BNN PROVINSI ADAKAN KEGIATAN MEMBANGUN JEJARING PEMBANGUNAN ANTI NARKOBA

Parent Category: BID P2M 2016 Category: SIE Cegah 2016
Created: Thursday, 17 March 2016 Last Updated: Tuesday, 24 April 2018 Published: Thursday, 17 March 2016

Selasa (15/03/2016) yang lalu Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu mengadakan Kegiatan Membangun Jejaring Pembangunan Anti Narkoba Angkatan I di Aula Kantor Wilayah Hukum dan HAM Bengkulu.  Kegiatan tersebut diikuti oleh perwakilan Badan Nakotika Kota/Kabupaten dan Kesbangpol/ Kesra Kota/Kabupaten sejumlah 10 orang. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Plt. Sekda Provinsi Bengkulu sekaligus memberikan arahan untuk menindak lanjuti surat edaran Gubernur Bengkulu NO: 354 / 0577 /b.3/2016   tanggal 18 Februari 2016 Perihal Surat Edaran Pelaksanaan Program P4GN.

Kombes Pol. Drs. Budiharso, M.Si selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu mengungkapkan bahwa jejaring anti narkoba merupakan suatu struktur sosial masyarakat yang dibentuk dari simpul-simpul baik individu maupun organisasi yang memiliki kesamaan pandang  untuk menyelamatkan bangsa dari penyalahguna dan peredaran gelap narkoba (anti narkoba). Melalui kegiatan ini juga Kombes Pol. Drs. Budiharso, M.Si mengajak seluruh komponen masyarakat untuk perduli terhadap bahaya narkoba yang telah mengancam seluruh lapisan masyarakat.

 

Undang-undang 35 tahun 2009 tentang narkotika mengamanatkan hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada pasal (106) yang berbunyi:

a. mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan  telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

b. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, danmemberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada penegak hukum  atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

d. memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN;

e. memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan. (koi)