Pemilu Didepan Mata, Waspadai Isu Narkoba Menjadi Kampanye Negatif

Category: Uncategorised Published: Tuesday, 27 December 2016 Written by Super User

Menjelang Pemilu serentak pada tahun 2017  yang diselenggarakan di 101 Kabupaten Kota/Provinsi menguat isu narkoba yang digunakan dalam ajang politik ini karena banyak calon kepala daerah yang diragukan “kebersihan” dirinya dari narkoba.

Sebagai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terutama di pasal 7 Ayat 2 tentang Persyaratan calon dan Pasal 45 ayat 2 tentang Surat Keterangan Calon.

 Secara umum, Tes uji narkoba secara normatif dimaksudkan untuk memberikan pesan kepada masyarakat, bahwa calon kepala daerah yang akan dipilihnya nanti bebas dari riwayat penggunaan narkoba. Imbasnya, jika dalam pemeriksaan tersebut ada riwayat penggunaan narkotika, maka calon kepala daerah itu dibatalkan pencalonannya.

Kabag Humas BNN RI, Komisaris Besar Slamet Pribadi, mengungkapkan ada beberapa kabupaten/provinsi yang calon kepala daerahnya harus melakukan tes narkotika lebih dari satu kali. Slamet mengatakan hal itu dilakukan lantaran Komisi Pemilihan Umum didaerah dan desakan beberapa pihak yang kurang yakin dengan tes yang dilakukan BNN Provinsi dan ada beberapa daerah yang bahkan langsung mengirimkan sample urine dan rambut langsung ke BNN pusat di Jakarta. Daerah itu antara lain Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kepulauan Morotai, Halmahera Utara, Banten, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Ambon, Papua Barat dan Bali.Namun ada juga daerah yang diminta BNN mengirimkan sampel urine dan rambut karena dianggap tidak memenuhi standar kelayakan seperti di provinsi Sulawesi Tenggara (Kota Kendari, Kabupaten Bombana dan Kabupaten Buton Selatan) untuk diambil ulang samplenya.

Sebagai sebuah Peraturan Perundang-undangan yang memiliki kekuatan Hukum dan wujud dari produk hukum dari sistem politik tidak saja dipengaruhi, melainkan juga ditentukan oleh politik. Sampai batas tertentu, pertarungan kepentingan politik tersebut masih cukup wajar, apalagi jika dengan tujuan untuk menuju kualitas hukum yang bisa menangkap substansi maupun ruh yang dikehendaki oleh rakyat. Namun kemudian menjadi tidak wajar, jika kepentingan-kepentingan yang diselundupkan tersebut merupakan kepentingan kelompok, atau bahkan perorangan, yang bertentangan kepentingan publik. Jadi bisa saja terjadi politisasi UU Pilkada terutama dalam prakteknya untuk melemahkan ataupun menggugurkan lawan politik. Dalam hitungan politik, pasangan Calon Kepala daerah yang akan maju dalam Pilkada dinilai sangat kuat, maka 1001 cara dilakukan pesaing untuk mencari kelemahannya.

Kampanye negatif merupakan suatu keniscayaan dalam berpolitik. Meminjam istilah dalam film 3Idiots (2010), “Perang hanya bisa dimenangkan melalui dua hal. Pertama dengan menaikkan kemampuan diri dan yang kedua dengan mengurangi konsentrasi ataupun melemahkan potensi pesaing”. Dalam istilah lainnya, pada saat kampanye setiap kandidat berusaha melakukan dua hal: Menunjukkan hal-hal yang terbaik terkait dirinya dan melakukan hal-hal lain yang terkait dengan saingan atau lawan politiknya. 

Sebagai bola liar yang akhirnya bergulir dan tidak dikontrol dengan baik, kampanye negatif akan berubah menjadi propaganda kepada publik. isi kampanye negatif yang terus dilakukan tersebut akan diingat atau ditafsirkan masyarakat sebagai kebenaran. Bagi pemilih diharapkan untuk tidak memilih pasangan calon tersebut. Sedangkan bagi penyelenggara, di awal penyelenggaraan akan dapat mempengaruhi keputusannya tentang keabsahan pasangan calon.

 

Sayangnya, bagi individu ataupun pasangan calon yang merasa dirugikan oleh kampanye negatif bersih narkoba ini bukan saja akan diingat publik sampai Pilkada selesai dilaksanakan, tapi akan selamanya diingat oleh publik terlepas benar tidaknya isu itu atapun sekeras apapun klarifikasi yang telah dilaksanakan. Oleh karena itu sebagai warga negara yang Indonesia yang baik pada pemilu 2017 silahkan memilih calon pemimpin yang bersih dari narkoba, kenali mereka untuk mengurangi kemungkinan adanya kampanye negatif oleh seseorang maupun sekelompok orang yang justru akan merugikan bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai ini.

Hits: 227